Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3 untuk Usaha Penghasilan)
1.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3.Peraturan Pemeritah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbhaya dan Beracun;
4. Peraturan Menteri LHK Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahayadan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
5.PeraturanMenteriLHKNomor P.22/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri LHK Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Izin Lingkungan;
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. SOP Penanganan Limbah B3;*
5.SOP Tanggap Darurat Tempat penyimpanan Sementara Limbah B3;*
6. Neraca Limbah B3 (Kumulatif 3 bulan terakhir);*
7. Logbook Limbah B3 (3 bulan terakhir);*
8. Manifest Terakhir Limbah B3;*
9. MOU dengan pihak ketiga (yang memiliki izin Pengelolaan Limbah B3);
10. Izin pengelolaaan Limbah B3 pihak ketiga;
11. Peralatan Safety (K3) dilokasi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
12.Izin Pengelolaan LB3 untuk usaha jasa dengan komitmen.
13.Pernyataan Pemenuhan Komitmen, yang dilengkapi dengan dokumen teknis, mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan teknis meliputi:
a. Keterangan tentang lokasi;
b. Jenis Limbah yang akan dikelola;
c. Sumber, karakteristik, dan kode limbah B3 yang akan dikelola;
d. Tata letak dan desain kontruksi lokasi dan/atau bangunan pengelolaan limbah B3;
e.Uraian Pengelolaan LB3;
f. Diagram Alir pengelolaan LB3;
g. Jenis dan Spesifikasi peralatan Pengelolaan LB3;
h. Perlengkapan Sistem tanggap darurat;
i. Tata letak Saluran drainase untuk penyimpanan LB3 fase cair;
Catatan :
j.Untuk perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa
1.Pelaku usaha mengajukan permohonan perizinan dan rekomendasi kepada Bupati Landak melalui lembaga OSS.
2.Lembaga OSS menerbitkan Dokumen NIBÂ dan izin pengelolaan LB3 untuk usaha jasa.
3. Pelaku usaha mengajukan permohonan pemenuhan komitmen kepada Bupati cq. Dinas Lingkungan Hidup untuk kegiatanPenyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilengkapi dengan point (2) dan pernyataan pemenuhan komitmen yang dilengkapi dokumen teknis.
4.Kepala Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen dengan tahapan:
a. Validasi Dokumen
b. Verifikasi
c. Penerbitan Notifikasi
5.Dalam hal validasi menyatakan permohonan :
a. Lengkap dan benar, Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan tanda bukti validasi.
b.Tidak lengkap dan tidak benar, Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan tanda bukti ketidaklengkapan dokumen.
6.Terhadap permohonan yang dinyatakan tidak lengkap, pelaku usaha mengajukan kembali kepada Dinas Lingkungan Hidup.
7.Pelaku usaha yang telah mendapat tanda bukti validasi harus memenuhi komitmen sesuai dengan target penyelesaian pemenuhan komitmen.
8.Penyelesaian pemenuhan komitmen disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup.
9.Setelah mendapat Laporan pemenuhan Komitmen, Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi pemenuhan komitmen untuk kebenaran antara laporan pemenuhan komitmen dan kebenaran di lapangan.
10.Verifikasi dilakukan terhadap dokumen teknis.
11. Menyusun Berita Acara sebagai hasil verifikasi.
12.Berdasarkan Berita Acara Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan :
a. Surat Rekomendasi telah terpenuhinya komitmen.
b. Surat Rekomendasi belum terpenuhinya komitmen.
13. Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak verifikasi lapangan selesai dilaksanakan.
14. Berdasarkan surat rekomendasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:
a. Surat Pernyataan telah terpenuhinya komitmen.
b.Surat Pernyataan belum terpenuhinya komitmen.
15. Surat pernyataan telah terpenuhinya komitmen diterbitkan bersamaan dengan penerbitan:
a. Notifikasi persetujuan; atau
b. Notifikasi Penolakan, disertai dengan alasan penolakan.
Lembaga OSS dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja berdasarkan Notifikasi menerbitkan Izin Pengelolaan Limbah B3secara daring pada laman http://oss.go.id untuk menerbitkan pernyataan definitif maupun pembatalan permohonan Izin pengelolaan Limbah B3 untuk usaha Jasa.
Tidak Dikenakan Biaya ( Gratis )
5 ( Lima ) hari kerja
Kepala DPMPTSPTK