Izin Usaha Rumah Potong Hewan

Permohonan izin usaha rumah potong hewan dilakukan oleh pelaku usaha

1. Pemenuhan komitmen izin usaha rumah potong hewan berupa pernyataan mempunyai tenaga kerja paling sedikit :

   1. dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;

   2. pemeriksa daging; dan

   3. juru sembelih halal bagi komoditas yang diperyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Komitmen melalui sistem OSS setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.

(Perizinan Prasarana adalah perizinan terkait lokasi, lokasi perairan, kawasan hutan, bangunan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

1. Pemohon menyampaikan permohonan izin usaha kepada DPMPTSP melalui sistem OSS setelah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha);

2. Pemohon menyampaikan pemenuhan Komitmen melalui sistem OSS setelah perizinan prasarana dipenuhi.

3. DPMPTSPTK akan memproses dokumen pemenuhan komitmen izin usaha berkoordinasi dengan Tim Teknis.

4. Tim Teknis melakukan evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen secara lengkap dan benar.

5. Tim Teknis menyampaikan hasil evaluasi pemenuhan Komitmen berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen kepada DPMPTSP

6. Atas persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada point 5 DPMPTSP melakukan notifikasi ke sistem OSS.

7. Penyampaian hasil evaluasi pemenuhan Komitmen, pemberian persetujuan atau penolakan, dan notifikasi ke sistem OSS dilakukan paling lama 2 (dua) hari.

8. Penolakan sebagaimana dimaksud pada point 6 dapat berupa :

   1. penolakan untuk dilakukan perbaikan pemenuhan komitmen; atau

   2. penolakan permanen, dengan disertai penjelasan/keterangan penolakan.

9. Penolakan untuk dilakukan perbaikan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada point 8 huruf a dilakukan dalam hal terdapat kekurangan pemenuhan data dalam komitmen dan/atau hasil evaluasi kelayakan lokasi.

10. Penolakan permanen sebagaimana dimaksud pada point 8 huruf b dilakukan dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi komitmen.

11. Atas notifikasi penolakan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada point 9 Pelaku Usaha mengajukan perbaikan pemenuhan komitmen.

12. Atas notifikasi penolakan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada point 10, Pelaku Usaha dapat mengajukan ulang pemenuhan Komitmen

13. Atas notifikasi persetujuan DPMPTSP mengeluarkan Izin Usaha yang berlaku efektif, dilengkapi dengan pejabat pemberi persetujuan.

14. Setelah memiliki izin usaha yang berlaku efektif Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Dinas Teknis melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (post-audit).

Tidak Dikenakan Biaya (Gratis)

5 (lima) Hari Kerja

Kepala DPMPTSPTK