Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419 /Menkes/Per/X/2005 tentang Penyeleng-garaan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
Peraturan Konsil Kesehatan Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/X/1999, tentang wewenang Penetapan izin di Bidang Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 149/Menkes/Tahun 2010 tentang Izin dan Revisi Praktek Bidan;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/ Tahun 2007 tentang Standard Profesi Bidan;

A. Surat Izin Apotik Baru

Salinan/fotocopy Surat Ijin Kerja Apoteker;
Fotocopy KTP PSA (Pemilik Sarana Apotik) dan Apoteker;
Fotocopy denah bangunan;
Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/ sewa/kontrak;
Foto copy NPWP;
Foto copy SIUP;
Daftar asisten apoteker yang mencamtumkan nama, alamat, tanggal lulus dan nomor surat ijin kerja;
Asli dan salinan/fotocopy daftar terperinci alat perlengkapan apotek;
Surat pernyataan dari Apoteker Pengelola apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek di apotek lain;
Asli dan salinan/fotocopy surat ijin atasan bagi pemohon pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai instansi pemerintah lainnya;
Akte perjanjian kerjasama APA dengan PSA;
Surat pernyataan PSA tdk terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat
Pasphoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
Foto Copy Ijazah dan Surat Izin Kerja Apoteker;
Foto Copy Uji Kopetensi Apoteker
Asli dan Foto copy rekomendasi dari IAI (Ikatan Apoteker Indonesia)
Foto copy UUG/HO;
Surat permohonan dari apoteker pengelola apotek
Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000,0 dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) *).

B. Perubahan Pemilik Apotik

Surat perubahan pemilik.
Surat tidak keberatan dari apotik lama (asli)
Surat perjanjian kerja sama APA dengan PSA
Surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran perundang-undangan di bidang obat
Fotocopy Surat Ijin apotik
Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000,0 dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) *).

C. Perubahan nama Apotik

Surat permohonan penggantian nama;
Fotocopy surat Ijin kerja apotik;
Surat Ijin apotik yang lama (asli);
Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000,0 dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) *).

D. Perubahan Apoteker

Surat perubahan nama apoteker;
Foto copy surat Ijin kerja apoteker;
Foto copy KTP;
Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
Surat pernyataan dari apotik pengelola apoteker bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola di apotik lainnya;
Asli dan salinan/foto copy surat izin atasan bagi pemohon pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai instansi pemerintah lainnya;
Akte perjanjian kerja sama APA dengan PSA;
Surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat.;
Berita acara serah terima peralihan tanggung jawab pelayanan kefarmasian;
Berita acara penyerahan untuk pengamanan resep narkotika dan psikotropika bila APA meninggal dunia

E. Pergantian Alamat Apotik

Surat permohonan pindah lokasi
Foto copy surat izin kerja Apoteker
Foto copy surat izin Apotik lama
Keterangan dari pejabat berwenang
Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000,0 dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon) *).

Pengambilan formulir permohonan di loket 1;
Pengajuan berkas permohonan di loket 2;
Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dapat diterima kemudian dilakukan pencatatan;
Jika berkas lengkap diberikan nomor pendaftaran, jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon;
Rapat koordinasi dengan Tim Teknis untuk memeriksa, menilai dan menentukan memenuhi syarat atau tidaknya dikeluarkan izin yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Teknis yang diketahui Kasi Pengelolaan Perizinan selaku Penanggungjawab Tim Teknis;
Berdasarkan BAP Teknis dimaksud jika permohonan disetujui maka perizinan diproses, jika permohonan ditolak maka disiapkan surat pengembalian dokumen kepada pemohon (loket 2);
Berdasarkan BAP teknis dimaksud, jika terjadi permasalahan dan masih dapat diselesaikan, dikeluarkan surat Kepala Kantor PPTSP kepada pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya. Jika permasalahan selesai, maka proses perizinan dilanjutkan.
Pemohon diberikan SKRD/STS untuk membayar retribusi atau sumbangan pihak ketiga ke Kas Daerah pada Rekening 55.01.00161-1;
Pemohon menyampaikan bukti lunas bayar sumbangan pihak ketiga pada loket tempat mengajukan permohonan (loket 2)
Pemberian izin kepada pemohon ( loket 2).

Tanpa Biaya (Gratis)

5 (lima) Hari Kerja

*). Untuk perizinan yang pengurusan permohonannya dikuasakan, pengambilan sertifikat izin tetap dilakukan langsung oleh pemohon izin;

Izin Pendirian Apotik